Bagian Kedua Sanksi Administratif 

Pasal 190 

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : 

a. teguran; 

b. peringatan tertulis; 

c. pembatasan kegiatan usaha; 

d. pembekuan kegiatan usaha; 

e. pembatalan persetujuan; 

f. pembatalan pendaftaran; 

g. penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi; 

h. pencabutan ijin. 

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.